SK Penetapan Tunjangan/Honor PPKD Desa Tahun 2020 [Contoh Format Word]

Baca Juga

Format SK Honor PPKD Tahun 2020 - Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa ..................... sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 secara transparan dan akuntabel, maka Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan atau Surat Keputusan (SK) tentang besaran honor PPKD Tahun Anggaran 2020.

Lihat Juga : Download PP Nomor 11 Tahun 2019 Terbaru

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ….);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor …. Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor …..);
11. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor …… Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 Nomor ….);
12. Peraturan Desa ................ Nomor .... Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa .................. Tahun 2019 Nomor ....) ;
13. Peraturan Desa .................... Nomor .... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa ........................ Tahun 2018 Nomor ....) ;
14. Peraturan Kepala Desa ..... Nomor ... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Batuatas Barat Tahun 2019 Nomor ..)

Maka dengan ini memutuskan dan selanjutnya menetapkan Honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) diperoleh dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa ................ setiap bulan untuk tahun anggaran 2020 ditetapkan sebagai berikut: 

Lebih lengkapnya silahkan download pada link dibawah ini :

SK Tunjangan/Honor PPKD Tahun 2020 [SK Kepala DesaTerbaru]

Silahkan download pada link diatas, jika ada kendala tolong beritahu kami.

Cek juga:

• Kumpulan Contoh Surat Lamaran Kerja (Praktis)
• Contoh Surat Izin Sekolah Karena Sakit
• Visi Misi Kepala Desa (Lengkap)
• Contoh Surat Penawaran Harga Dana Desa
• All About Karang Taruna
• Contoh Surat Pengunduran Diri
• Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
• Surat Pernyataan Ahli Waris
• Surat Pernyataan Kesanggupan
• Surat Domisili (Terbaru)
• SPJ dan LPJ
• Prioritas Dana Desa 2020 (Terbaru)

Sekedar info : Jika Anda ingin juga contoh SK Pengangkatan PPKD terbaru 2020 disertai besaran honor, silahkan lihat di:

SK PPKD Tahun 2020

semoga contoh format sk besaran honor atau tunjangan PPKD ini bermanfaat bagi Anda semua yang membutuhkan.

Baca Juga : RKP Desa Dan DU-RKP Desa, Apa Bedanya?

Demikian contoh format SK Besaran Tunjangan atau Honor PPKD Desa Tahun 2020 Terbaru.

Terima kasih sudah berkunjung.

Salam Desa Membangun Indonesia.