DESA MEMBANGUN INDONESIA

Blog ini memuat format terbaru dan terlengkap mengenai administrasi desa se Indonesia. Mulai dari RAB, APBDes, RKPDesa, RPJMDesa, Desain Gambar, Surat Menyurat, Siskeudes, Software Desa, SK Kepala Desa, Perdes, Perkades, Permendagri terkait desa, Permendesa terkait desa, Perka LKPP terkait desa, PMK terkait desa, Peraturan Presiden terkait desa, Peraturan Pemerintah terkait desa, dan Undang-Undang Desa, Serta Peraturan dan Administrasi desa lainnya

Latest Post

Model Pembangunan Integratif
Suatu Ketika Di Kecamatan Batuatas Kab. Buton Selatan dalam acara Musrenbang Kecamatan



1. Pijakan Hukum


Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pada ayat (3) disebutkan bahwa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (6) disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya. Pasal 3 Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Baca Juga : Apa Perbedaan "Desa Membangun" dan "Membangun Desa" ?

people also ask : Apakah Anda Mencari Permedesa Terlengkap terkait Desa




Antusias teman-teman di desa untuk mencari regulasi hukum atau produk hukum desa perlu diacungi jempol. Memang benar, biar tak salah arah maka perlu petunjuk mau kemana kita. Permendesa PDTT merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang menjadi petunjuk arah kebijakan yang mengatur ritme pembangunan di desa biar tak melenceng dari aturan. 

Pada tahap perencanaan pembangunan desa seperti Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa Tahun ini, tentu saja salah satunya merujuk pada Permendesa PDTT tentang Prioritas Pembangunan Desa. Apa-apa kegiatan atau program desa yang bisa atau tidak bisa, yang boleh atau tidak boleh, dan lebih tepatnya yang prioritas atau yang tidak prioritas. 

Selain itu juga pada tahap penganggaran, APBDes atau Perdes APBDes mulai disusun juga selain berdasarkan RKP Desa dan DU-RKP Desa juga berdasarkan regulasi seperti Permendesa PDTT. 


Silahkan Anda Download Kumpulan Permendesa PDTT Terlengkap dan Terupdate terkait Desa :


Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa :




Download : ( Klik )

Alternatif Download : ( Klik )


Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa :



Download : ( Klik )

Alternatif Download : ( Klik )



Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa :



Download : ( Klik )

Alternatif Download : ( Klik )


Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes :



Download : ( Klik )

Alternatif Download : ( Klik )


Tinjauan atas Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun

Beda "Desa Membangun" Dan "Membangun Desa" [Desa Membangun Indonesia]
[Sampul Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun]


Desa-Membangun-Indonesia.blogspot.com - Apa bedanya 'desa membangun' dan 'membangun desa' ? Apa arti dan konsep dari "desa membangun" dan "membangun desa"? Untuk menjawab pengertian dari kedua istilah yang sedang populis (baca juga : populer) di kalangan pegiat desa ini, mari kita lihat simak perbedaannya di bawah ini :


Kata pembangunan menjadi diskursus (baca juga : wacana/isu) yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi trade mark kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkait dengan diskursus developmentalisme yang dikembangkan negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek. 

Dalam kerangka ini, maka desa tidak lebih menjadi lokasi bagi pemerintah untuk mengambil dan membelanjakan sumber daya negara. Hanya saja bukan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan desa.Pemerintah Orde Baru merubah birokrasi menjadi mesin politik kekuasaan yang minim orientasi pemberdayaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada masyarakat lokal. Sumber daya ekonomi lokal di-eksploitasi sedemikian rupa hanya sekadar memenuhi target pertumbuhan. Sementara kesejahteraan masyarakat desa sebagai subyek sekaligus pemilik sumber daya terpinggirkan. Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah sebagai subyek pelaku, sementara desa hanya sebagai obyek pembangunan yang dilakukan pemerintah.


Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah  menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa). Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa. 


Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa. Pembangunan perdesaan (rural development) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan.Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Seperti terlihat dalam tabel 1.2 ada perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat state centric: otokratis, top down, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat society centric: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya (Eko, et,.al. 2014). Desa membangun adalah spirit UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.


UU Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang menfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas.Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakukan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain. 

[APBDes 2019]
APBDes 2019


Saat ini mungkin kita tengah sibuk-sibuknya mengurus, melaksanakan dan merampung kegiatan-kegiatan di desa untuk tahun 2018. Karena saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2018, dan tiba waktunya untuk merencanakan kegiatan dan merencanakan anggaran kegiatan untuk tahun selanjutnya (tahun anggaran 2019). Apa agenda yang saat ini? Yang pasti RKPDes 2019 dan APBDes 2019 harus segera dirampungkan oleh Pemerintah Desa. 

Infografis Perdes APBDes 2019 terbaru
Perdes APBDes Tahun 2019 (terbaru)
Desa-membangun-indonesia.blogspot.comBagaimana cara menyusun atau juknis (petunjuk teknis) penyusunan Perdes APBDes 2019? Bagaimana contoh format Perdes APBDes 2019? Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 yang sebelumnya sudah ditetapkan melalui Perdes RKPDes 2019. 

Tinjauan atas Buku 7 BUMDes (Spirit Usaha Kolektif Desa)

Bahan Referensi dan Format Administrasi desa, khusunya BUMDes
[Sampul Buku 7 BUMDes (Spirit Usaha Kolektif Desa]


Apakah Anda mencari buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesa), buku administrasi bumdes, format laporan keuangan bumdes, juknis bumdes 2017 dan lain-lain yang termasuk administrasi BUMDes? Anda dapat mendownloadnya dibawah ini :

Kebijakan BUM Desa pasca terbitnya UU Desa, PP Desa dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan kebijakan yang cukup kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu mengalami proses transformasi yang didasarkan Agenda Nawa Cita, Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa). Proses pendirian/pembentukan BUM Desa sedapat mungkin menghindari government driven yang mudah membuat BUMDesa “layu sebelum berkembang”. 

Dilain pihak, tantangan bagi BUM Desa saat ini adalah melakukan transformasi agenda government driven itu ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUMDesa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum. 

Keseluruhan agenda kebijakan gerakan usaha ekonomi Desa ini membutuhkan Tradisi Berdesa agar pelaksanaannya nanti di lapangan tetap mengakui, menghormati, dan memuliakan Desa di Indonesia. 

<a href="https://3.bp.blogspot.com/-qwUf2UNPMLQ/Wq_d4d8rsTI/AAAAAAAABhM/kiynO_BqTBEm3nvs2o6nNcxcT3zvBEkQQCLcBGAs/s1600/Format%2BAdministrasi%2BDesa-Perdes%2BRKPDes%2B2019.jpg"><img alt="Format Administrasi Desa alt" /></a></div>
RKP Desa Tahun 2019 (terbaru)

Saya sekedar menebak saja, siapa tahu saja Anda sedang mencarinya. Kebetulan ini saya punya formatnya.  RKPDes Tahun 2019 ini merupakan Dokumen perencanaan yang ada di desa yang menjadi dasar penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019

Lebih Lanjut mengenai APBDes Tahun Anggaran 2019, baca:
APBDes 2019 

RKPDes atau RKP Desa adalah kepanjangan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Mengenai penjelasan apa itu RKPDes & DU-RKPDes? Atau Apa yang dimaksud dengan RKPDes & DU-RKPDes? Dapat dibaca pada artikel :


Baca Juga : Apa Yang Dimaksud Dengan RKP Desa dan DU-RKP Desa? 


Silahkan Anda Download RKPDes Tahun 2019 dan Perdesnya juga. Kalau ada kendala tolong di informasikan ya :


MKRdezign

y

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by ArdenSt. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget